Jl. Cemara Ujung Blok 11 No.2 Lantai 1 dan 2, Jakarta Utara 14260

admin@puslatnas.or.id

+6281272222888

0812-7222-2888

Diklat Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah

Diklat Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah komponen penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Setiap pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan anggaran yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan warganya. Salah satu instrumen penting dalam mengelola keuangan pemerintahan daerah adalah neraca awal dan akhir. Untuk memastikan … Baca Selengkapnya

Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)

Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D). Pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D). Untuk mencapai tujuan ini, pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) serta diklat (pendidikan dan pelatihan) menjadi sangat penting. Artikel ini akan membahas peran Bimtek dan Diklat … Baca Selengkapnya

Diklat Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara

Diklat Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara. Pengelolaan anggaran dalam sebuah organisasi atau lembaga publik memerlukan koordinasi dan tata kelola yang efisien. Salah satu aspek yang krusial dalam pengelolaan anggaran adalah peran dari berbagai pihak, termasuk Pengguna Anggaran (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Mereka memiliki tanggung jawab yang … Baca Selengkapnya

Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara. Adalah dokumen penting dalam manajemen keuangan di berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-profit. LPJ Bendahara berisi rincian tentang penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelola oleh seorang bendahara selama periode tertentu. Agar LPJ Bendahara dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, perlu adanya proses rekonsiliasi … Baca Selengkapnya

Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah. Serta memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan transparan. Untuk mencapai tujuan ini, pejabat penatausahaan keuangan perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah dan proses akuntansi yang tepat. … Baca Selengkapnya

Diklat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Diklat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. SAPBA adalah kerangka kerja akuntansi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mereka secara lebih akurat dan relevan. Untuk mendukung penerapan SAPBA. Pelatihan Bimtek (Bimbingan Teknis) dan … Baca Selengkapnya

Diklat Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD

Diklat Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu komponen yang krusial dalam manajemen keuangan pemerintah daerah adalah SKPD. (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan para bendahara SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dan … Baca Selengkapnya

Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah sebuah pendekatan pengelolaan anggaran yang semakin populer di sejumlah negara di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) tentang Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis … Baca Selengkapnya

Diklat Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Diklat Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu aspek kunci dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat lokal. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Bimtek Keuangan Daerah menjadi penting … Baca Selengkapnya

Diklat Pedoman Penyusunan APBD ( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah )

Diklat Pedoman Penyusunan APBD ( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ). merupakan dokumen keuangan yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia. APBD merupakan alat untuk merencanakan dan mengelola keuangan daerah agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan penyusunan APBD yang baik dan efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan bimbingan teknis … Baca Selengkapnya