Jl. Cemara Ujung Blok 11 No.2 Lantai 1 dan 2, Jakarta Utara 14260

admin@puslatnas.or.id

+6281272222888

0812-7222-2888

Diklat pemanfaatan teknologi informasi dan perpres tentang PBJ pemerintah

Diklat pemanfaatan teknologi informasi dan perpres tentang PBJ pemerintah. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara harus memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Di negara Indonesia, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh berbagai peraturan. Termasuk Peraturan Presiden (Perpres) yang telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Peran Teknologi … Baca Selengkapnya

Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa

Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa. Pengelolaan barang dan jasa di tingkat desa merupakan aspek krusial dalam memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat setempat. Untuk memastikan pengelolaan ini berjalan efisien, adanya Bimtek (Bimbingan Teknis) dan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan). Terkait pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di desa menjadi sangat … Baca Selengkapnya

Diklat Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Diklat Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam lingkup pengadaan barang dan jasa (PBJ). Selain pemahaman yang kuat tentang hukum kontrak dan keterampilan teknis dalam penyusunan kontrak merupakan elemen penting bagi setiap profesional. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, acara Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) telah menjadi kebutuhan … Baca Selengkapnya

Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu proses vital dalam administrasi pemerintahan. Proses ini tidak hanya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum yang berlaku. Akan tetapi juga keterampilan teknis dalam mengevaluasi kebutuhan, mengelola kontrak, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk memastikan efisiensi, efektivitas, … Baca Selengkapnya

Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Tugas utama PPK adalah mengelola proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja mereka, Bimtek (Bimbingan Teknis) dan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Okupasi menjadi salah satu pendekatan penting. Peran Strategis PPK … Baca Selengkapnya

Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa

Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa. Pemerintahan suatu negara membutuhkan sistem yang terstruktur dan terkelola dengan baik dalam mengatur proses pengadaan barang dan jasa. Di Indonesia, para pengelola pengadaan barang dan jasa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. Untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka dalam menjalankan tugas tersebut. Maka pemerintah sering kali … Baca Selengkapnya

Diklat Sosialisasi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diklat Sosialisasi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang melibatkan peraturan yang ketat dan berbagai pihak yang terlibat. Untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah mengadakan berbagai jenis pelatihan, seperti Bimtek (Bimbingan Teknis) dan Diklat … Baca Selengkapnya

Diklat Penerapan dan Penghitungan TKDN dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Diklat Penerapan dan Penghitungan TKDN dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Adalah aspek penting dalam berbagai sektor, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam era globalisasi ini, pemerintah dan perusahaan semakin sadar akan pentingnya berkontribusi pada perekonomian nasional. Kemudian dengan memanfaatkan produk dan jasa yang diproduksi secara dalam negeri. Salah satu upaya untuk mendorong hal ini … Baca Selengkapnya

Diklat Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Diklat Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintah Desa. Merupakan elemen penting dalam struktur administratif Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, kualitas dan kapasitas para aparaturnya memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Untuk memastikan pemerintahan desa berjalan efektif dan responsif. Maka penting untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) … Baca Selengkapnya

Diklat Pedoman Penyusunan Profil Desa

Diklat Pedoman Penyusunan Profil Desa. Adalah gambaran menyeluruh tentang identitas, potensi, dan kebutuhan suatu wilayah desa. Proses penyusunannya memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Untuk membantu membangun pemahaman yang kokoh serta keterampilan yang dibutuhkan dalam menyusun profil desa, berbagai pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) serta diklat (pendidikan … Baca Selengkapnya